Galeri kegiatan

Pada 20 September 2017, diselenggarakan seminar akademik dengan tema “Membumikan Konsep Hukum Pidana Islam di Indonesia” oleh HMJ Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Seminar tersebut bertempat di gedung Pascasarjana lantai 4. Acara itu dihadiri sekitar 100 mahasiswa. Seminar ini diprioritaskan kepada mahasiswa baru jurusan Hukum Pidana Islam agar lebih memahami perkembangan hukum pidana Islam di Indonesia.  hal ini sekaligus membangun karakter mereka dalam memahami konsep hukum di Indonesia dan mengetahui cara terbaik dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum dengan menyangkutkannya dalam syariat Islam.

Dekan Fakultas Syariah, M. Usman S.Ag,. M.Ag. menegaskan bahwa jurusan Hukum Pidana Islam tidak perlu cemas mengenai kedepannya setelah lulus dari Fakultas Syariah. karena Pengadilan Agama membuka peluang pendaftaran hakim sebanyak kurang lebih 700 kuota.  Kini mahasiswa Fakultas Syariah mampu menyandang Sarjana Hukum (S.H), sama seperti lulusan ilmu hukum diperguruan negeri. Hal itu di perkuat dengan pertemuan Dewan dengan dihadiri DPR dan Komisi IV, yang sudah mengakui Sarjana Hukum dari Fakultas Syariaah. M. Usman selaku dekan juga mengingatkan agar kita belajar tekun, rajin untuk mendapatkan peluang yang lebih baik di masa depan. Ditambah dengan pernyaataan dari Wakil Dekan III yaitu Sidik, S.Ag., M.Ag. mengenai bagaimana tujuan mahasiswa Hukum Pidana Islam kedepannya nanti harus mulai tergambarkan dengan semangat-semangat dalam memberikan Pengadilan Negeri wacana teori syariat agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits.

Saudara Riyan Hidayat selaku moderator dalam acara seminar tersebut juga tertarik dengan tema yang dipilih oleh  panitia HMJ Hukum Pidana Islam.  Harapan dari beliau adalah semoga hukum dapat berlaku dengan adil di Indonesia. “Saya agak berfikir nakal ketika koruptor korupsi dibawah satu miliyar, maka dipotong satu tangannya, lebih dari satu miliyar dipotong dua tangan, dan jika mencapai triliyun-triliyun akan di hukum pancung”,ujar Riyan Hidayat. Hal ini yang perlu diperhatikan mahasiswa hukum pidana Islam mengenai kasus korupsi.

 Penyampaian materi yang pertama, diberikan kepada Ahmadi Hasanuddin Dardiri, M.H. selaku salah satu narasumber. Beliau adalah dosen IAIN Salatiga yang diundang untuk menyampaikan materi kedudukan hukum pidana Islam dalam konstitusi negara. Pemikiran beliau yang berkaitan dengan membumikan konsep hukum pidana Islam haruslah melihat historisitas dan kultur sosial. Hukum Positif pada masa kolonialisme tidak lepas dengan hukum Islam yang mulai berkembang di Nusantara. Letak perbedaan yang kian mencolok menyebabkan posisi Hukum Islam hanya sebagai wacana belaka. Dahulu melalu Snouck Hurgronje pemerintahan hindia belanda menginginkan atau meredam laju hukum Islam. Dampak tersebut membuat Snouck Hurgronje membuat teori yang berbunyi hukum Islam tidak dapat berlaku apabila bertentangan dengan hukum Adat. Dari hal inilah membuat laju hukum Islam di Nusantara kian mengerucut. Maka Ahmadi menyampaikan kesejarahan yang harus mahasiswa mengerti untuk membangun pondasi hukum pidana Islam di Indonesia.

Penyampaian pemateri kedua yaitu Ahmad Hafidz, S.Ag,. M.Ag. dosen Fakultas Syariah.  Ahmad Hafidz menyampaikan dengan pemikirannya yang begitu relevan.  penyampaian wacana hukum Islam lebih dalam bagaimana membangun fiqh jinayah Nusantara. 90% umat Islam setuju untuk menerapkan Islam dalam Indonesia, namun ketika ditanya bagaimana jika dalam menjalankan syariat itu diawasi? Survei menyatakan bahwa persetujuan tersebut menurun derastis, hanya sekitar 40%. Hal ini yang menjelaskan bahwasannya masyarakat kita itu naif. Dalam arti bahwa, mereka tidak menerima konsekuensi tatkala memang pemberlakuan hukum Islam itu secara keras atau tekstual yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Maka pesan Ahmad Hafidz, mahasiswa hukum pinada Islam  perlu mencari konsep yang dapat memberikan kemaslahatan hukum Islam yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia.

Sehingga dalam hal ini perlu untuk terus melakukan interaksi secara akademis. Diskusi jurusan, pertemuan forum hukum Pidana Islam, tampaknya perlu di lakukan lantaran hal itu yang dapat memberikan wacana pertukaran pemikiran sekaligus teori-teori yang mampu membawa hukum Islam yang lebih humoris. Indonesia itu berbeda dengan Arab. Indonesia adalah negara sejuta umat, mengedepankan prulalisme, dan meski berbeda namun tetap satu.

Kesimpulan dari kedua pemateri diatas adalah bagaimana cara mengedepankan substansi Hukum Pidana Islam agar dapat diberlakukan di Indonesia untuk menunjang hukum positif. Maka perlu membentuk konsep fiqih yang mengerti akan kultur sosial, asas-asas hukum Islam yang humanis, agar dapat membangun wacana menjadi rancana hukum di masa yang akan datang.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s